Kalimantan, Tragedi Tionghoa – Dayak 1967 Hingga Reformasi 1999

Gereja katolik di Keuskupan Agung Pontianak, memiliki cerita yang didengar, terhadap upaya penyelesaian konflik etnik yang terjadi pada tahun 1967 di Pergudangan, dan pengsungsian sekitar gereja katolik stella maris Pontianak.

Korban jiwa yang berjatuhan begitu banyak, telah melampaui berbaga hal terkait dengan aspek kelas sosial, kesehatan, dan gizi yang berada di kamp perkampungan. Hal ini tentunya menjelaskan konflik etnik pada saat itu terjadi, bertepatan dengan konflik sumber daya alam.Tentu mengakibatkan korban jiwa atau kematian tidak begitu baik.

Masa reformasi, bertepatan dengan krisis ekonomi 1997 hingga turunnya Soeharto sebagai Presiden telah menyisakan luka terhadap kaum Tionghoa pada pendidikan di gereja – gereja, dan migrasi terjadi di sejumlah Negara bagian.

Maka, dengan adanya berbagai hal terkait dengan ekonomi dan budaya, akan mengakibatkan kemarahan terjadi yang terus menerus tidak baik bagi penegak hukum, dan kehidupan pers atau media yang meragukan sejumlah dinasti dalam hal ini masing – masing partai politik.

Tionghoa berurbansiasi dari hulu – ke kota tentunya dengan politik kampung yang mengakibatkan berbagai hal terkait dengan moralitas dan etika dalam setiap perdagangan yang dilakukan oleh Tionghoa Hakka – Dayak disini, hasil dari seksualitas.

Politik identitas tentunya mengambarkan berbagai hal terkait dengan pengetahuan filsafat yang disebabkan berbagai hal terkait dengan adanya ketiadaan uang dalam hal ini pada setiap korban dari politik ekonomi di perkotaan.

Catatan sejarah yang mengakibatkan berbagai keterlibatan para (imam militer) yang berada pada penugasaan terjadi, tentunya ada yang tidak senang dengan monarki terutama Tionghoa Indonesia, dan hasil asimilasi seksualitas.

Politik ketika itu tentunya Golkar baru di ikuti oleh PDI – Perjuangan yang kemudian diamuk oleh massa dan berbagai gerakan masyarakat terjadi dengan adanya aspek politik agama, ada kekuasaan di gereja katolik.

Etnik dan agama memiliki nilai terhadap pembelajaran para pakar dan filsuf yang berdampak pada imajinasi disetiap tragedy kemanusiaan terjadi. Demokrasi ketika itu, memang hanya sebagai politik jangka pendek.

Dengan adanya kekuasaan ingin menguasai ekonomi sebagai dasar dari kekuasaan dan penindasan, dan ketidaksenagan maka ekonomi menjadi kekuasaan untuk membayar penegak hukum atau pengadilan.

Hal ini menyimpang dengan kekuasaan yang tidak patuh pada daerah dan lainnya. Untuk memutarbalikan fakta akan lebih berbahaya dalam hal ini. Berdampak pada politik ekonomi, dan kemiskinan terjadi di wilayah konflik.